Peselancar asing turun dari kapal membawa papan surfing mereka di Dermaga Tuapejat, Pulau Sipora, Kepulauan Mentawai. (Foto: Febrianti/JurnalisTravel.com)
PADANG--Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sukses melakukan pemungutan restribusi kepada surfer yang dimulai sejak 1 Agustus 2016. Dilaporkan beberapa masalah di lapangan, namun pejabat berjanji segera membenahi.
Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai, Desti Seminora mengatakan, selama 1,5 bulan saja hingga 14 September 2016 telah berhasil mengutip Rp754 juta dari retribusi.
“Itu pungutan terhadap 754 orang surfer asing, mereka dikutip Rp1 juta per orang untuk 15 hari berselancar,” katanya.
Jumlah itu, katanya, akan terus bertambah karena musim ombak akan berlangsung hingga November. Ia optimistis target pendapatan tahun pertama ini Rp2 miliar untuk 2.000 surfer asing akan bisa dicapai.
“Kami memulainya dengan sejumlah keterbatasan, baru ada dua pos pengawas dari harusnya empat, pos pelayanan retribusi juga belum ada di Pulau Siberut, peralatan petugas juga seadanya, tapi ini semua harus kami mulai dan akan kami benahi tahun depan,” katanya.
Desti mengatakan, mendapat laporan dari lapangan ada sejumlah surfer yang belum membayar dan tidak memiliki gelang karet di tangan, tapi tetap mencoba berselancar. Mereka mengaku tidak mengetahui adanya retribusi dan telah membooking kepada travel agent tahun lalu dengan tanpa rentribusi.
“Untuk surfer yang seperti ini kami masih toleransi membolehkan mereka surfing, tapi setelah surfer yang membayar retribusi selesai main, ini mungkin tidak kesalahan mereka semata, tapi jelas menimbulkan ketidaksukaan surfer yang membayar di lokasi,” katanya.
Di sejumlah lokasi surfing juga dilaporkan para agen yang membawa surfer dengan kapal dikutip liar (pungli) Rp300 ribu - Rp500 ribu oleh tokoh masyarakat setempat.
Untuk menangani ini, kata Desti, pihaknya sudah menjelaskan kepada pengutip. Namun penyelesaiannya mesti program jangka panjang dari pemerintah daerah untuk peningkatan ekonomi desa setempat.
“Kutipan sudah berlangsung sejak lama dan itu bersumber dari kemiskinan masyarakat di lokasi, ke depan kami akan menjadikan mereka bekerja di pos pengawas,” katanya.
Persoalan lain, kata Desti, ada agen atau pemilik resort dan pelaku kapal selancar yang tidak memberitahukan kepada wisatawan tentang pemberlakuan restribusi. Padahal, menurutnya, sosialisasi sudah dilakukan beberapa bulan lalu.
Ketua Asosiasi Kapal Wisata Selancar Sumatra Barat (AKSSB) Aim Zen mengatakan, organisasinya dan seluruh anggotanya mendukung Pemkab Mentawai untuk memperoleh PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari bisnis surfing.
“Tapi kami juga meminta kepada Pemkab Mentawai untuk memberikan prestasi atas retribusi yang telah dibayarkan, paling tidak ada jaminan keamanan terhadap tamu dan kapal dari pungli-pungli yang masih ditemukan di lapangan, serta peningkatan pelayanan dan kebersihan di tempat-tempat surfing,” ujarnya.
Selain itu, katanya, pihaknya memohon agar Pemkab Mentawai bersikap tegas terhadap orang-orang yang tidak mau membayar retribusi agar adil merata.
“Kami menyadari membangun sistem dengan kontrol yang baik tidak serta merta dapat terlaksana, namun masalah keamanan dan pungli di lapangan harus mendapat prioritas untuk dibenahi untuk kepentingan kita semua, terutama untuk menjaga kredibilitas pemerintah yang komit,” katanya.
AKSSB beranggota 34 kapal pesiar yang melayani 90 perjalanan surfer ke Mentawai setiap tahun. Setiap tahun anggotanya membawa 5 ribu hingga 6 ribu surfer.(Syof/ JurnalisTravel.com)
